1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Sub. Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/9/I/2020/Satreskrim tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan Termohon adalah tidak sah, tidak berlaku dan tidak mengikat kepada Pemohon;
4. Menyatakan Laporan Polisi dengan Nomor LP.A/6/I/RES.3.3./2019/JTM/RES NGW tertanggal 18 Januari 2019,  yang menjadikan Laporan tersebut sebagai bukti untuk menjerat Pemohon, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak berlaku mengikat kepada Pemohon;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas diri Pemohon;
7. Menghukum Termohon membayar Kerugian Materiil yang diderita Pemohon sebesar Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpedapat lain, demi peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya.